Polres Sorong Amankan Aksi Demo Damai Yang Dilakukan Masyarakat

Polres Sorong Amankan Aksi Demo Damai Yang Dilakukan Masyarakat

  • Post category:Berita

Aimas, Kapolres Sorong AKBP Iwan P. Manurung, S. Ik melalui Kasat Sabhara AKP Subagiyo, S. Sos yang didampingi Kasat Intelkam, para perwira dan anggota Polres Sorong melaksanakan pengamanan aksi demo damai Masyarakat Marga-marga Ring I Migas Yang Diprakarsai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Pelita Hati kabupaten Sorong, bertempat Halaman Kantor Bupati Kabupaten Sorong Jalan Sorong-Klamono Km.24 Kelurahan Klamesen Distrik Mariat Kabupaten Sorong, Kamis (16/09/2001 pukul 14.10 Wit

Kegiatan pengamanan di awali APP oleh Kasat Sabhara Polres Sorong AKP Subagiyo, S. Sos di dalam arahannya menyampaikan kepada anggotanya agar melaksanakan tugas dengan professional dan humanis, bertindak jangan arogan, layani masyarakat kita dengan baik. Laksanakan tugas dengan iklas dan penuh rasa tanggung jawab, dengan jumlah massa sekitar -+ 30 orang yang bergerak dengan menggunakan 3 unit mobil puck up dengan membawa dua buah baliho besar, puluhan pamflet, dua megaphone besar melakkan orasi, ucap Kasat

Aksi Demo damai di kantor Pemda kabupaten Sorong terkait dana DBH Migas yang belum terealisasikan kepada Masyarakat Marga-marga ring 1 Yang Diprakarsai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pelita Hati kabupaten Sorong.

Massa yang melakukan aksi tersebut mengatas namakan Masyarakat Marga-marga Ring I Migas Yang Diprakarsai Oleh Lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM ) Pelita Hati kabupaten Sorong, dengan Koordinator masyarakat Adat aksi Demo Damai atas nama Sem Mugu

Dalam penyampaian aspirasi Koordinator masyarakat Adat mengatakan bahwa aksi demo terkait penyelesaian pembayaran hak-hak masyarakat tentang kekurangan pembayaran thn 2018, 2019 dan 2020 serta pembayaran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan I dan II thn 2021 yang sampai saat ini belum ada realisasi dari Pemda Kab. Sorong

Yang mana kita ketahui bahwa permasalahn ini Gubernur Provinsi Papua barat telah mengeluarkan Surat Perintah Gubernur Provinsi Papua Barat No. 900/1583/GPB/2021 tanggal 16 Agustus 2021 kepada Bupati Kabupaten Sorong terkait penyelesaian pembayaran hak-hak masyarakat tentang Dana Kurang Bayar Tahun 2018, 2019 dan 2020 serta Pembayaran Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Triwulan I dan II Tahun 2021 dan didalm surat itu bunyinya sudah jelas, maka dengan dasar surat itu kami mau di bayarkan langsung, Ucap Koordinator aksi

Untuk Menindaklanjuti Surat Perintah Gubernur Provinsi Papua Barat No. 900/1583/GPB/2021 tanggal 16 Agustus 2021 kepada Bupati Kabupaten Sorong terkait penyelesaian pembayaran hak-hak masyarakat kami LSM Pelita Hati Distrik Seget telah menyurat kepada Pemerintah Kabupaten Sorong tentang penyelesaian hak-hak masyarakat namun hingga saat ini tidak ada keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong dalam menanggapi serta mencermati Surat Gubernur Tersebut bahkan Pemerintah daerah kabupaten sorong selalu menghindar dari tuntutan Masyarakat tentang Pembayaran dana, Imbuh Koordinator

Bupati Kabupaten sorong DR. Jhony Kamuru, SH., M. Si menyampaikan bahwa Saya berdiri disini untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa pemerintah punya etika, pemerintah punya proses. Jadi kami bukan diam, seluruh uang yang diajukan serta dituntut oelh masyarakat sudah berada di dalam kas daerah. Akan tetapi, semua belum bisa dicairkan karena masih harus menunggu adanya pemeriksaan dari BPK. Semua dana yang diberikan tidak akan kemana-mana.
 
Nantinya dana tersebut apabila sudah diperiksa oleh BPK serta diaudit oleh BPK maka masyarakat akan menerima sekitar 5M pada pencairan pertama.  Kemudian berikutkan akan dibayarkan sebanyak 14 M.akan tetapi pencairan harus menunggu pemeriksaan BPK. Apabila pemerintah akan mengeluarkan dana maka dana tersebut harus melalui pemeriksaan BPK, pemerintah daerah harus diperiksa dan diaudit, oleh sebab itu masyarakat harus bersabar dana itu tidak kemana mana tinggal kita ikut prosesdur aturan saja.
 
Jadi Tahun ini Proses pertama kita akan bayar sebesar 5 M sekian dan 14 M juga ada, namun kita menunggu hasil Audit dari BPK baru di luncurkan, karena apabila kita keluarkan uang di periksa BPK dan BPKP itu adalah pemerintah daerah. Sekali lagi bapak ibu punya dana sudah masuk di Kas Daerah tinggal kita mau proses 5.700.000 kemudian sisanya 14 M sudah ada di kas Daerah tinggal menunggu proses audit dari BPK kemudian kita salurkan, Imbuh Bupati (Amr/Hms)

Bagikan Artikel ini

Leave a Reply